Hubungan antara orang atau badan dalam kegiatan komersil atau non komersil, dalam konteks Hukum Islam dituangkan dalam sebuah "akad", dalam Hukum Perdata dituangkan dalam Kontrak.
Saat ini, kegiatan ekonomi syariah telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu banyak peraturan tentang Ekonomi Syariah yang bersifat terpisah-pisah, misalnya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan lain-lain. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan UU diatas dikatagorikan sebagai hukum materil yang mengatur dasar-dasar kegiatan ekonomi syariah.
Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
Menurut Ahmad Azhar Basyir, Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak dan menentukan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sementara kabul adalah pihak kedua untuk menerimanya.
Disamping itu, menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 21 tahun 2008 Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak yang saling menampung hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Ini menjadi dasar dan penting untuk dicermati mengingat dasar dibuatnya suatu ikatan adalah akad. Akad yang dibuat memiliki efek hukum, untuk itu harus dipedomani hukum yang berlaku, akad dikatagorikan menjadi tiga, yaitu:
- akad yang sah
- akad yang fasad / dapat
- akad yang batal / batal demi hukum.
Kaidahnya, akad yang sah adalah akad yang memenuhi syarat dan rukunnya. Sebaliknya, Akad yang batal adalah yang kurang rukun dan atau syaratnya. Sementara itu Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tapi ada segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan mashlahat. Konkritnya adalah Akad yang tidak sah sama dengan hal-hal berikut:
- syariat Islam;
- peraturan perundang-undangan;
- ketertiban umum; dan / atau
- kesusilaan;
Unsur-unsur hati menyusun Dan MEMBUAT Suatu Akad disebut rukun. Rukun harus sempurna terpenuhi, rukun Akad dari:
- pihak-pihak yang berakad;
- obyek akad;
- tujuan pokok akad; dan
- kesepakatan
