PRODUK JASA HUKUM
Kami menawarkan anda beberapa produk jasa hukum
Litigasi · Hukum Perdata · Maksud Kuasa Berkarakter Garansi-Kontrak
Maksud Kuasa Berkarakter Garansi-Kontrak
04 January, 2018
3421
0

Litigasi - Kuasa bersifat konsensual atau kesepakatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, untuk itu setelah ditandatanganinya kuasa dengan diktum-diktum yang ada menimbulkan prestasi antara pemberi dan penerima kuasa. Kuasa dapat diberikan dengan cuma-cuma (prodeo) atau berbayar sepanjang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pemberian kuasa menurut pengertian yuridis yang diatur di dalam Pasal 1792 KUH Perdata menegaskan “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

ads

Kuasa dapat dituangkan dalam sebuah akta otentik atau akta bawah tangan dengan menyebutkan kekuasaan atas suatu pekerjaan yang diserahkan atau diwakilkan kepada penerima kuasa, sepanjang itu pula penerima kuasa dapat bertindak. Prinsipnya bahwa penerima kuasa bertindak untuk kepentingan pemberi kuasa dan karenanya akibat hukum dari tindakan penerima kuasa, sepanjang bersesuaian atau dinyatakan di dalam surat kuasa, mengikat bagi pemberi kuasa. Penerima kuasa seharusnya bertindak sesuai isi kuasanya dan dilarang bertindak di luar isi kuasa. Hal itu dinyatakan dalam Pasal 1797 KUH Perdata yang isinya; “Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit”. Hal itu dikarenakan perbuatan menjalankan kuasa berkaitan dengan pihak lain, yang karenanya menimbulkan akibat hukum.

Karakter dari kuasa adalah “garansi-kontrak” yang artinya penerima kuasa sepanjang bertindak dalam koridor batas kuasa yang diberikan maka akibat hukum di luar kuasanya tidak menjadi tanggung jawab pemberi kuasa atau tidak mengikat bagi pemberi kuasa. Hal itu sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1806 KUH Perdata yang isinya: “Penerima kuasa yang telah memberitahukan secara sah hal kuasanya kepada orang yang dengannya ia mengadakan suatu persetujuan dalam kedudukan sebagai penerima kuasa, tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di luar batas kuasa itu, kecuali jika ía secara pribadi mengikatkan diri untuk itu”.

Disamping itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Perdsidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” Halaman 3, menyatakan; Ukuran untuk menentukan kekuatan mengikat tindakan kuasa kepada principal (pemberi kuasa) hanya terbatas:

ads

  • Sepanjang kewenangan (volmacht) atau mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa;
  • Apabila kuasa bertindak melampaui batas mandat, tanggung jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan, yang sesuai dengan mandat yang diberikan. Sedang pelampauan itu menjadi tanggung jawab kuasa, sesuai dengan asas “garansi-kontrak” yang digariskan Pasal 1806 KUH Perdata.   

Pemberian kuasa harus dilakukan secara sah menurut hukum karena ada akibat-akibat yang timbul dari kuasa. Disamping itu, seorang pemberi kuasa berkewajiban memenuhi perikatan-perikatan sepanjang tindakan penerima kuasa disetujui, diketahui dan termaktub di dalam diktum surat kuasa. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1807 KUH Perdata yang isinya:“Pemberi kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah ía berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah dilakukan di luar kekuasaan itu kecuali jika ía telah menyetujui hal itu secara tegas atau diam-diam”. Jika penerima kuasa membuat dan menandatangani suatu perjanjian sebagaimana isi surat kuasa maka perjanjian tersebut mengikat kepada pemberi kuasa. Dan sebaiknya sebelum ditandatanganinya perjanjian, terlebih dahulu dikonsultasikan kepada pemberi kuasa, dan hasilnya dituangkan dalam sebuah tulisan, hal itu menghindari terjadinya pengingkaran.