Perusahaan Pailit, Pembayaran Hak Pekerja Harus Didahulukan
Litigasi - 30 Apr 2019
Pekerja/buruh nasibnya tidak sebaik seperti yang diharapkan, banyak ketidak-adilan mereka alami dari majikan tempat mereka bekerja. Terlebih, ketika perusahaan tempat mereka bekerja dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, hak-hak pekerja/buruh sering diabaikan atau dinomorduakan. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bertujuan melindunginya terasa belum cukup membentengi hak-hak mereka ketika perusahaan tempat mereka bekerja dinyatakan pailit. Syukurlah saat ini, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-IX/2013 berpihak kepada pekerja/buruh, dimana Mahkamah Konstitusi pada intinya menegaskan jika perusahaan tempat si pekerja/buruh dinyatakan pailit, maka pembayaran hak-hak pekerja/buruh harus didahulukan, meskipun terdapat kreditur separatis, preferen dan konkuren. Jadi, putusan itu sangat menjamin hak-hak pekerja/buruh yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.