MEDAN - Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (Kakan BPN) Medan, Fahrul Husin Nasution mengaku, pihaknya akan segera memfasilitasi warga Sari Rejo untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang.
Pernyataan itu disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan warga Sari Rejo yang menggelar aksi demonstrasi di kantornya Jalan AH Nasution, Medan, Kamis (17/1/2019) sore.
"Hasil pertemuan tadi, kita melakukan kesepakatan dengan beberapa pihak. Kemudian menyampaikan apa yang sudah disampaikan saat demo di Kanwil (BPN Sumut) lalu," ujar Fahrul kepada wartawan.
Tetapi, lanjut Fahrul, dalam pertemuan itu, intinya disampaikan pihaknya bisa melakukan proses seperti tuntutan warga, kalau sudah ada keputusan penghapusan aset dari Kementerian Pertahanan.
Untuk itu, kata dia, BPN akan memfasilitasi agar perwakilan warga Sari Rejo bisa bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang guna membahas permasalahan ini.
"Seperti yang disampaikan bapak Kakanwil untuk bertemu dengan Kementerian. Sehingga Pak Menteri bisa menindaklanjutinya ke kementerian yang lain, terutama Kementerian Pertahanan selaku yang memiliki aset," jelasnya.
Karena itu, Fahrul menghimbau, warga Sari Rejo tidak perlu lagi melakukan aksi demonstrasi. Dia juga menyarankan agar kasus ini cukup diserahkan kepada perwakilan yang sudah dipercayakan warga.
"Bapak ibu sudah bisa tenang dan kembali ke rumah masing-masing," katanya.
Sementara, Koordinator Lapangan Formas, Richard Lase, menyebut, warga merasa puas karena dapat bertemu langsung dengan Kepala Kantor BPN Medan seperti yang mereka minta dalam aksinya.
"Dicapai kesepakatan, Kepala Kantor BPN akan memfasilitasi kita menuju Jakarta pada 28 Januari nanti," katanya.
Dalam pertemuan dengan menteri nantinya, menurutnya, dari 9 lingkungan di Sari Rejo masing-masing akan dipilih 1 orang perwakilan untuk diberangkatkan.
"Mudah-mudahan ada hasilnya, karena kita langsung menuju ke kementerian," sebutnya.
Disinggung apakah warga Sari Rejo bakal terus melakukan aksi, Richard menyatakan pihaknya akan tetap melakukannya. Namun, untuk tindak lanjut berikutnya, masih akan menunggu hasil dari pertemuan warga dengan pihak kementerian terlebih dahulu.
"Aksi tetap ada, tapi kita menunggu hasil ke depan. Barangkali ada langkah-langkah lebih baik lagi, kita menunggu solusi dari BPN," pungkasnya. (zul)-
