Oleh Dr. Azmy Syahputra SH., MH.*
Walaupun Presiden sudah perintahkan pada Kapolri dan Kejaksaan Agung di Rakornas Pimpinan Daerah 2019 pada 13/11 lalu agar oknum Jaksa ataupun Oknum Polri tidak boleh peras pelaku usaha dalam menjalankan usaha.
Namun nanti yang muncul bukan lagi oknum polisi atau oknum jaksa namun akan ada saja pihak pihak tertentu dan biasanya mereka bersatu dalam komunitas aktor mafia calo anggaran demikian disampaikan azmi syahputra Minggu (17/11)
Para komunitas calo itu umumnya dapat mengenal pejabat teratas sampai ke bawah yang ada diseluruh kementerian, Lembaga, Pemda (Provinsi, Kab & Kota), BUMN maupun BUMD bahkan mereka dapat mengenal dan terkesan didukung oleh okum lembaga di pemerintahan, di lembaga yudikatif maupun lembaga eksekutif, sebagaimana diketahui mereka dapat memanfaatkan pengaruh jabatan( pemegang kekuasaan) dan ini bermaksud untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok, ini hal sangat serius dan jadi sumber masalah besar selama ini , yang jadi hambatan dalam mencapai tujuan bangsa.
Perintah Presiden tidak akan efektif karenanya Presiden harus kerja berat diawal tahun pertama penyusunan anggaran ini, harus komitmen maksimal dan bersih bersih tuntas terhadap calo mafia anggaran ini, tidak boleh lagi menutupi skenario apapun lagi, tidak pula cari kambing hitam lagi, namun semua lini mafia harus dibersihkan tuntas ke akar akarnya.
Azmi menyebutkan saat ini diketahui agenda besar pemerintah adalah menyusun anggaran, yang digunakan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kinerja dari setiap lembaga negara, provinsi maupun kota termasuk kabupaten.
Terhadap tahap penyusunan anggaran ini, harus diantisipasi dengan cermat praktik calo anggaran ataupun aktor mafia anggaran, banyak kedok dan modus yang diperankan oleh para makelar anggaran ini, mereka pasti tidak mau kehilangan zona lapangan penghasilan (jatah) dari kebiasaan yang sudah lama mengakar, karena dari perilaku para mafia anggaran ini jugalah dapat menghambat pembangunan karena ini terjadi di fase awal yaitu pada proses perencanaan sehingga Kapolri, Kejaksaan Agung termasuk Kementerian, Kepala Badan, Gubernur, Walikota/Bupati se Indonesia harus hati hati dan sangat teliti serta harus diberikan akses kepada masyarakat untuk mengontrol karena sering sekali masyarakat terbatas informasi atau data tentang hal ini.
Para calo atau mafia anggaran ini tidak ragu mengeluarkan uang atau memberi fasilitas diawal untuk mendapatkan kontrak proyek kerja karena mata pencaharian para mafia anggaran ini dari cara cara seperti ini, praktik calo mafia anggaran ini harus mampu dituntaskan oleh Presiden Jokowi melalui alat penegakan hukum dan budaya penegakan hukum yang bersih dan tegas.
*Penulis adalah Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)
