Mahasiswa Tuding Kejatisu Lamban Tangani Kasus Dugaan Korupsi Bupati Madina
Massa mengatasnamakan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan (DPP IMA Tabagsel) saat menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Mahasiswa Tuding Kejatisu Lamban Tangani Kasus Dugaan Korupsi Bupati Madina

Medan - Belasan orang yang mengatasnamakan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan (DPP IMA Tabagsel) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Selasa (30/4/2019) siang. Mereka meminta kejelasan kepada Kejatisu atas lambannya menangani dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Dalam orasinya, massa yang sebagian membuka bajunya sebagai aksi protes ini mendesak Kejatisu segera mengumumkan tersangka yang terlibat korupsi dalam pembangunan mega proyek Tapian Siri-siri Syariah (TSS) dan Taman Raja Batu (TRB) di Madina yang melibatkan Bupati Madina, DHN, mengingat pemilu serentak telah usai.

"Makanya kami meminta kepada KPK untuk mengambil alih kasus mega proyek yang ditangani Kejatisu ini karena kami menilai sengaja diperlambat untuk mengambil fee dari kasus ini, padahal kasus ini masih dalam pantauan KPK RI," tegas Koordinator Aksi, Roy Ansori yang diamini rekan lainnya.

Selain itu, massa ini juga meminta kepada Kapoldasu agar bekerja sama dengan pihak terkait karena proses penanganan kasus ini sudah berjalan 1,5 tahun lamanya.

"IMA Tabagsel dalam hal ini meminta dengan tegas integritas Kejatisu sesuai dengan slogan Satya Adhi Wicaksana yang kami nilai hanya slogan belaka, makanya kami akan kawal terus kasus ini sehingga terhindar dari kongkalikong dan upaya pelemahan penyidikannya," tandas Roy.

Aksi massa ini diterima oleh Kasi Penkum Kejatisu Sumanggar Siagian yang mengaku akan segera menyampaikan aspirasi massa kepada pimpinan.

"Aspirasi kalian akan kami tindakanjuti, jadi tidak ada tenang pilih dalam suatu kasus semua sama di mata hukum," tegas Sumanggar. (zul)