Masyarakat semakin menuju titik jenuh melihat perilaku elite dan penegakan hukum berkait OTT (8/1) Wahyu Setiawan salah satu komisioner KPU yang melibatkan salah satu oknum partai Harun Masiku yang muaranya berbenturan dengan organ kekuasaan, terlalu banyak warna kepentingan, muncul kegaduhan di ruang publik, rencana tarik menarik penyidik kpk yang bolak balik, bahkan menjangkau pada pencatatan yang tidak sama atas SISKIM (sistem informasi management keimigrasian), yang namanya sistem itu berbasis pada aturan, administrasi dan perilaku, ini saja bisa membingungkan gara gara kasus ini padahal sistem lho, bahkan dari kejadian ini sampai menjadikan dicopotnya Dirjen Imigrasi, dan ironisnya sampai saat ini belum ditemukan dan diketahui keberadaannya Harun Masikun sebagai pelaku sekaligus saksi kunci padahal kesaksiaannya sangat penting, dia bisa dihilangkan atau menghilang, meskipun jejak posisi terakhirnya diduga diketahui oleh data keimigrasiaan namun data ini tidak terus dikejar dan terkesan data ini disenyapkan? Kenapa elite jadi begini, tidak boleh ada keraguan alat negara apalagi bersembunyi atas nama tidak mau intervensi? Penanganan kasus ini harus sinergis dengan kekuatan organ negara yang penuh.
Secara kelembagaan negara dan organ negara harus hadir dan kuat namun faktanya belum mampu diungkap agar terang dan jelas peristiwa yang kasuistik ini, malah semakin ramai dengan berbagai drama, yang menandakan ada benturan irama kepentingan, hal begini dapat terjadi biasanya karena ada fakta yang disembunyikan, atau ada kepentingan yang dilindungi, bisa pula ada frekuensi penanganan dalam sebuah sistem yang tidak sama, yang seharusnya dilakukan oleh lembaga yang sinergis untuk saling bertanggungjawab malah organ tersebut memilih sikap kurang maksimal, sehingga pemerintah terkesan kurang tegas dalam kasus ini, disinilah titik masalahnya peristiwa ini membuat warna diruang publik tidak sama, dan dapat membuat masyarakat semakin tidak percaya dan jadi lelah melihat potret perilaku oknum elit politik dan lembaga penegakan hukum yang dalam tubuhnya sendiri malah produksi terlalu banyak drama bukan kerja kerja yang fokus dalam penuntasan masalah, dimana dari kasus ini sangat penting dalam mendukung pembangunan sistem rekrutmen pemimpin negeri ini termasuk sistem demokrasi pada negeri ini.
Azmi Syahputra
Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia(Alpha).
