Pemberian Tujangan Hari Raya (THR) Keagamaan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh sudah menjadi hak konstitusi Pekerja/Buruh sehingga Pengusaha wajib membayarnya, dilakukan sekali dalam satu tahun sesuai Hari Raya Keagamaan yang dianut oleh Pekerja/Buruh. THR Keagamaan adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusah kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.
Pihak-pihak yang dikatagorikan sebagai Pengusaha dan berkewajiban memberikan THR Keagamaan adalah Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; atau yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahanan bukan miliknya; atau Orang perseorang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakil perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Sedangkan Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Pekerja/Buruh yang berhak mendapat THR Keagamaan adalah Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu, dan Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja minimal 1 (satu) bulan secara terus-menerus atau lebih.
Besaran THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenker) No. 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan ditetapkan sebagai berikut:
- Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;
- Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan
Masa kerja x 1 (satu) bulan upah
12
Adapun komponen upah yang menjadi standarisasi THR Keagamaan adalah upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages), atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.
Bagi Pekerja/Buruh yang bekerja berdasarkan perjanjia kerja harian lepas, upah 1 (satu) dihitung dengan cara sebagi berikut:
- Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan.
- Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bula, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama kerja.
Waktu penyerahaan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum waktu Hari Raya Keagamaan, diberikan dalam bentuk mata uang Rupiah.
Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak mendapatkan THR Keagamaan. Sedangkan Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, yang berakhir sebelum Hari Raya Keagamaan tidak berhak mendapatkan THR Keagamaan.
Bagi Pekerja/Buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, berhak atas THR Keagamaan pada perusahaan yang baru, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR Keagamaan tersebut.
Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh maka dikenai denda sebesar 5% dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar, dan hal itu tidak menghapus kewajiban pengusaha tersebut untuk membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh. Disamping itu, dapat dikenai sanksi administrative kepada pengusaha tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan Pekerja/Buruh yang diatur dalam peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
