Demo Dugaan Korupsi PUPR Langkat Nyaris Ricuh

Demo Dugaan Korupsi PUPR Langkat Nyaris Ricuh

Stabat - Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Langkat-Binjai berdemo di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Langkat, Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, Langkat, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (15/1/2019).

Dalam tuntutannya, massa aksi mempertanyakan tentang adanya kekurangan volume 27 paket senilai Rp7.588.687.081 miliar dan perihal pengembalian hasil temuan yang terjadi pada tahun 2017 itu.

"Maka dari itu, PC PMII Langkat-Binjai mendesak instansi hukum untuk memeriksa indikasi penyelewengan kinerja Dinas PUPR di bagian pengawasan, karena disinyalir menyahgunakan wewenang. Kami meminta Bupati Langkat untuk mencopot Kepala Dinas PUPR karena lalai dalam menjalankan tugas dan tanggujawabnya," kata Ketua PC PMII Langkat-Binjai, Gusri Hanafi dalam orasinya.

Awalnya, aksi berjalan damai. Namun lambat laun berubah anarkis, ketika mahasiswa berupaya masuk dengan menggoyangkan pagar besi hingga rubuh. 

Aksi para mahasiswa tersebut, kemudian bisa diredam personil kepolisian yang berjaga-jaga. Terlebih saat perwakilan dinas mempersilakan mahasiswa untuk berdialog di dalam kantor.

Saat para mahasiswa masuk ke halaman kantor, kericuhan kembali nyaris terjadi disebabkan adanya ucapan salah seorang pegawai Dinas PUPR Langkat yang dianggap menyepelekan aksi para mahasiswa. "Kalian tinggalkan saja bemdera itu di luar, gak usah dibawa masuk," kata seorang berseragam dinas aparatur sipil negara (ASN).

Tak terima dengan ucapan itu, para mahasiswa coba mengejar oknum ASN tersebut. Lagi-lagi, personil kepolisian sigap mengendalikan situasi. 

"Gara-gara cakap orang Dinas PU. Itu anaknya bapak yang mau ngajak masuk. Agak menyepelekan soal bendera, dia mengatakan tinggalkan saja bendera kalau hilang aku ganti katanya. 

Gara-gara cakap sombong itu timbul perdebatan, dia emosi dan kemudian terjadi kericuhan kejar-kejaran, gak lah sampai baku hantam," ungkap Gusri Hanafi. Akhirnya, pihak dinas dan massa aksi dipertemukan di salah satu gedung kantor dinas dengan pengawalan ketat pihak kepolisian.

"Hasil pertemuan gak bisa dijawab bapak itu, katanya gak mengerti, dia bagian umum. Kadis juga tidak ada di tempat. Laporan berkas ini akan terus dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) dan lanjutkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," pungkas Gusri Hanafi. (asw)